Administrasi Kependudukan

Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan telah efektif dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2011, dengan rincian sebagai berikut:
Perubahan data kependudukan, termasuk KTP yang selama ini ditandatangani oleh camat diganti dengan tanda tangan Dinas Catatan Sipil. Karena pada dasarnya dinas catatan sipil mempunyai tugas pokok:
1. Pengolahan dan pemeliharaan data kependudukan
2. Update data kependudukan
3. Pelayanan publlik (penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil)

Penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan ini melalui pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penerbitan Dokumen hasil pendafataran penduduk, meliputi :
1) biodata penduduk,pemutakhiran biodata dan NIK;
2) KK;
3) KTP;
4) Surat Keterangan Kependudukan (Pindah Datang).

Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
1) akta kelahiran;
2) akta kematian;
3) akta perkawinan;
4) akta perceraian, dan;
5) akta pengakuan anak.

Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
1) pengakuan anak;
2) pengesahan anak;
3) perubahan nama;
4) perubahan kewarganegaraan;
5) peristiwa penting lainnya.

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pencatatatan, penerbitan, dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
(2) Pencatatan Biodata Penduduk, sebagaimana dimaksud menggunakan formulir :
a. biodata penduduk untuk WNI (per keluarga) dengan menggunakan formulir model F-1.01;
b. biodata penduduk untuk Orang Asing, dengan menggunakan formulir model F-1.02;
c. biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga Warga Negara Indonesia dengan menggunakan formulir model F-1.03.
(3) Pencatataan sebagaimana dimaksud pada butir (1), dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

Pemutakhiran biodata penduduk
(1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dilakukan oleh petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
(2) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada butir (1) menggunakan formulir dengan model F-1.05.

Nomor Induk Kependudukan
(1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada butir (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel 6 digit kode wilayah (2 digit Propinsi, 2 digit Kabupaten dan 2 digit Kecamatan), 6 digit tanggal lahir ( 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir dan 2 digit tahun lahir) dan 4 digit nomor seri penduduk (kode wilayah).
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada butir (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Penerbitan Kartu Keluarga
(1) KK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI setelah melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui kepala Desa/Lurah dan Camat;
(3) Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) sebagai dasar penerbitan KK;
(5) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada butir (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
(6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada butir (4) diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Syarat-syarat Penerbitan Kartu Keluarga :
(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk yang belum mempunyai NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. mengisi formulir biodata kependudukan dengan menggunakan formulir model F-1.01
b. mengisi formulir permohonan KK dengan menggunakan formulir model F-1.06
c. melampirkan photokopi atau menunjukkan asli kutipan akta nikah/akta perkawinan bagi penduduk yang sudah menikah.
d. melampirkan surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang dalam wilayah NKRI.
(2) Penerbitan KK baru bagi penduduk yang telah mempunyai NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. mengisi formulir permohonan KK dengan menggunakan formulir model F-1.06
b. melampirkan photokopi KK lama yang sudah memiliki NIK.
c. melampirkan photokopi atau menunjukkan asli kutipan akta nikah/akta perkawinan bagi penduduk yang sudah menikah.
d. melampirkan photokopi KTP yang sudah memiliki NIK.
(3) Penerbitan KK karena adanya penambahan anggota keluarga dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. melampirkan dan menyerahkan KK lama.
b. mengisi formulir biodata penduduk dengan menggunakan formulir model F-1.03.
c. melampirkan photokopi akta kelahiran anggota keluarga yang tambah.
(4) Penerbitan KK karena pengurangan anggota keluarga dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. melampirkan dan menyerahkan KK lama.
b. melampirkan surat keterangan kematian, atau
c. melampirkan surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah datang dalam wilayah NKRI.
(5) Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. melampirkan dan menyerahkan KK lama.
b. melampirkan dan menyerahkan KK yang menjadi tujuan/yang akan ditumpangi.
c. melampirkan surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah datang dalam wilayah NKRI.
d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi wni yang datang dari luar negeri karena pindah.
(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi syarat:
a. surat keterangan hilang dari kepala desa/kepala kelurahan.
b. melampirkan dan menyerahkan KK yang rusak.
c. melampirkan photokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
(1) KTP diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
(3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
(4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
(5) Bagi penduduk yang menjadi korban bencana, diberikan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa dipungut biaya.
(1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
(2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
(3) Syarat-syarat penerbitan KTP sebagaimana dimaksud dalam Syarat-syarat Penerbitan KTP.

Syarat-syarat Penerbitan KTP:

a. Penerbitan KTP baru dilakukan setelah memenuhi syarat :
1) telah berusia 17 tahun, atau sudah kawin atau pernah kawin.
2) melampirkan surat pengantar dari kepala desa/lurah.
3) melampirkan photokopi kartu keluarga.
4) menunjukkan asli kutipan akta nikah/akta perkawinan bagi penduduk yang sudah menikah/pernah menikah namun belum berusia 17 tahun.
5) melampirkan photokopi akta kelahiran.
6) formulir permohonan KTP dengan menggunakan Formulir model F-1.07; dan
7) blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti dengan menggunakan Formulir model B-1.02.9

b. Penerbitan KTP baru karena hilang atau rusak dapat dilakukan setelah memenuhi syarat:
1) melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau menunjukkan dan menyerahkan KTP yang telah rusak;
2) melampirkan photokopi KK lama yang sudah memiliki NIK.

c. Penerbitan KTP baru karena pindah datang dapat dilakukan setelah memenuhi syarat:
1) melampirkan dan menyerahkan surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat kedatangan/tujuan.
2) menyerahkan KTP yang lama.

d. Penerbitan KTP baru karena terjadinya perubahan data penduduk dapat dilakukan setelah memenuhi syarat:
1) melampirkan dan menyerahkan KK yang telah memiliki NIK.
2) menyerahkan KTP yang lama: 3) melampirkan surat keterangan /bukti perubahan peristiwa kependudukan dan atau
perisitiwa penting.

e. Penerbitan KTP baru karena perpanjangan setelah memenuhi syarat: :
1) melampirkan dan menyerahkan KK yang telah memiliki NIK.
2) menyerahkan KTP yang lama.

Surat Pindah Datang

(1) Dinas Kependudukan melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah NKRI dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. klasifikasi 1: dalam satu desa/kelurahan;
b. klasifikasi 2: antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
c. klasifikasi 3: antar kecamatan dalam kabupaten;
d. klasifikasi 4: antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
e. klasifikasi 5: antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
(2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dilakukan dengan penandatanganan/ penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

Sahnya pindah datang penduduk adalah setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud

(1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah dalam satu desa/kelurahan dalam satu kecamatan setelah memenuhi syarat :
a. mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah dengan Formulir model F-1.08
b. melampirkan KK dan KTP asli;
c. kepala desa menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Penerbitan surat keterangan pindah datang antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan prosedur dan pemenuhan persyaratan sebagai berikut :
a. Ditempat asal :
1) mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah dengan Formulir model F-1.08.
2) melampirkan KK dan KTP asli. 3) kepala desa/kelurahan mengetahui dan membubuhkan tanda tangan.
b. Ditempat tujuan :
1) penduduk melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/ Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah dari tempat asal.
2) mengisi dan menandatangani formulir pindah datang. 3) kepala desa/lurah menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Penerbitan surat keterangan pindah antar kecamatan dalam kabupaten sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan prosedur dan pemenuhan persyaratan sebagai berikut :

a. Ditempat asal :
1) mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah dengan Formulir model F-1.08.
2) melampirkan KK dan KTP asli.
3) kepala desa/kelurahan mengetahui dan membubuhkan tanda tangan.
4) camat menandatangani surat keterangan pindah atas nama Kepala Dinas

b. Ditempat tujuan :
1) penduduk melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah dari tempat asal.
2) mengisi dan menandatangani formulir pindah datang.
3) kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan meneruskan formulir permohonan pindah datang kepada Camat.
4) camat menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang atas nama kepala dinas, dengan menembuskan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5) setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh camat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan penarikan terhadap KK dan KTP yang bersangkutan untuk diadakan pergantian sesuai dengan tempat domisili yang baru.

(3) Syarat pengurusan dan penerbitan surat keterangan pindah antar kabupaten/propinsi
a) mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah.
b) melampirkan KK dan KTP asli.
c) kepala desa/Lurah dan Camat menandatangani formulir permohonan pindah sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas.
d) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk.

(4) Syarat pengurusan dan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dari luar kabupaten/propinsi dilakukan dengan prosedur dan pemenuhan persyaratan sebagai berikut :

a) penduduk yang pindah datang melaporkan perpindahan dan kedatangannya kepada kepala desa/lurah dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh instansi pelaksana ditempat asalnya.
b) kepala desa/Lurah dan camat secara berjenjang menandatangani formulir permohonan pindah datang penduduk yang pindah datang tersebut, dengan tembusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
c) berdasarkan surat keterangan yang telah ditandatangani oleh Camat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pengisian biodata penduduk yang pindah datang tersebut dengan mempergunakan formulir F-1.01.
d) setelah pengisian biodata kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan KK dan KTP yang baru sesuai dengan tempat tujuan/domisili penduduk yang bersangkutan.

Akta Kelahiran

(1) Setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan memperhatikan :
a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
c. tempat domisili ibunya bagi orang asing;
d. di luar tempat domisli ibunya bagi orang asing;
e. orang asing pemegang Izin Kunjungan; dan
f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

(3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilaksanakan setelah:
a. mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; atau
b. mendapat Penetapan Pengadilan bagi WNI yang pelaporan kelahirannya lebih dari 1 (satu) tahun;
c. mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.

(4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(5) Penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada butir (1), tidak dikenakan biaya.

Syarat-syarat Pengurusan Akta Lahir
(1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
a. melampirkan Surat Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dari Dokter/ Bidan/ penolong kelahiran;
b. mencatumkan Nama dan Identitas Saksi kelahiran;
c. KK Orang tua;
d. KTP orang tua;
e. kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan Orang tua;
f. mengisi formulir yang telah disediakan, dengan menggunakan Formulir model F2.01, dan khusus bagi kelahiran yang berada di luar domisili, dengan menggunakan formulir model F2.02

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta pernikahan/ perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Akta Perkawinan
(1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten dimana tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.

Syarat-syarat Pengurusan Akta Perkawinan
(2) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/ pendeta atau surat
perkawinan Penghayat Kepercayaan;
b. KTP Suami dan Istri;
c. pas photo gandeng suami dan istri ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 lembar;
d. kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
e. melampirkan KK orang tua suami dan isteri atau KK suami/isteri bagi pelaporan perkawinan yang terlambat;
f. melampirkan Ijin Pimpinan/ Komandan bagi anggota POLRI/ TNI;
g. Paspor bagi suami dan isteri orang asing.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada butir (2), dilakukan dengan tata cara :
a. pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menggunakan Formulir model F-2.09 serta melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada butir (2);
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan;
c. kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing¬masing suami dan isteri.

(4) Pencatatan Perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan WNA yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku.

(5) Perkawinan bagi WNA yang dilakukan sebagaimana tersebut pada butir (4), harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akta Perceraian
Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

Syarat-syarat Pengurusan Akta Perkawinan
(3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud dengan tata cara :
a. Mengisi formulir pelaporan perceraian, dengan menggunakan Formulir model F-2.11;
b. Petugas mencatatkan pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta memberikannya kepada masing-masing suami isteri yang bercerai;
c. Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil.
d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
(4) Data hasil pencatatan KUAKec atas persitiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk direkam dalam database kependudukan.
(5) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak
Pasal 63

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud butir (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan menggunakan Formulir model F-2.12.
(1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud menggunakan:
a. formulir pelaporan pengakuan anak, dengan menggunakan Formulir model F-2.13;
b. register akta pengakuan anak; dan
c. kutipan akta pengakuan anak.

Penerbitan Akta Pengakuan Anak Pencatatan Pengesahan Anak

(1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud 4 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
(2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
(3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada butir (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
(4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada butir (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada butir (2).
(5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada butir (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan menggunakan Formulir model F-2.14.

Penerbitan Akta Kematian
(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
(2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada butir (2) menggunakan:
a. formulir pelaporan kematian, dengan menggunakan Formulir model F-2.15;
b. surat keterangan kematian, dengan menggunakan Formulir model F-2.16;
c. kutipan akta kematian.

Syarat-syarat Penerbitan Akta Kematian
(1) Pencatan kematian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
(2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada butir (1), memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana pada butir (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili, dengan menggunakan Formulir model F-2.17.
(4) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
(5) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada butir (4) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan menggunakan Formulir model F-2.18.
(6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada butir (5) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri, dengan menggunakan Formulir model F-2.19.

Pencatatan Perubahan Nama
(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada butir (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggiran.
(4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada butir (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan menggunakan Formulir model F-2.21

Waktu penyelesaian adalah 14 (empat belas hari kerja)

Ketentuan biaya retribusi:
akan dipublikasikan kemudian

salam,

moderator

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: